SOSIALISASI PERATURAN BUPATI NO 013 TAHUN 2019

Sosialisasi Peraturan Bupati Brebes No 013 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Anggaran merupakan sosialisasi yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk menugaskan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang diselenggarakan di Aula Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada hari Rabu, 27 November 2019. Narasumber pada acara Sosialisasi ini adalah Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPPKAD Kabupaten Brebes, Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes, Perwakilan dari Bank Jateng Brebes, dan Perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Disampaikan oleh Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah pada sosialisasi tersebut bahwa Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran mengatur tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran dan pembentukan Rekening Kas Non Anggaran (dalam hal ini menampung uang jaminan pemeliharaan / retensi 5% dan potongan SP2D-LS seperti potongan pajak dan potongan gaji). Peraturan Bupati tersebut didasari atas rekomendasi BPK bahwa perlu peninjauan kembali karena berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah, yang menganut prinsip single account pada Rekening Kas Umum Daerah, karena dikhawatirkan jika lebih dari 1 account akan menyulitkan rekonsiliasi kas penerimaan dan pengeluaran daerah.
Narasumber yang kedua adalah Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes, dalam pemaparannya, beliau menjelaskan akan tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (pasal 9).  Narasumber yang ketiga adalah perwakilan dari Bank Jateng Brebes, bahwa pihaknya siap membantu Pemerintah Daerah dalam hal ini BPPKAD Brebes dalam rangka mencairkan dana kepada pihak yang terkait selama dokumen yang disertakan sudah sesuai peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir pemaparan dari perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, bahwa perlu adanya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non ASN.
Download Materi Sosialisasi

Leave a Comment

Your email address will not be published.