Kesepakatan Kerjasama Bersama (MoU) Pemerintah Kabupaten Brebes dengan Kantor Pertanahan ATR / BPN Kabupaten Brebes

Pemerintah Kabupaten Brebes  dengan Kantor Pertanahan ATR / BPN Kabupaten Brebes, Rabu, (03/6), melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU (Memorandum of Understanding) dan Perjanjian Kerjasama terkait  kepastian hukum, dan perlindungan hukum hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Brebes.

Penandatanganan ini dihadiri Bupati Brebes Ibu H. Idza Priyanti, SE. MH ,  Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Sosial,  Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes beserta jajarannya, Kepala Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman Kabupaten Brebes, Inspektorat Kabupaten Brebes, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes beserta jajarannya, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes serta undangan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes dalam sambutannya mengatakan dengan adanya penandatanganan MoU ini bertujuan untuk membangun  kesepahaman dan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan Kantor Pertanahan Brebes di dalam penuntasan dan percepatan Persertifikatan tanah, penanganan permasalahan aset tanah dan pengintegrasian data pertanahan dengan perpajakan daerah serta pemanfaatan zona nilai tanah (ZNT).

 Jenis Kegiatan yang akan dikerjasamakan sebagai berikut dalam MoU antara lain :

  1. Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP);
  2. Sertifikasi Tanah Pemerintah dalam rangka mendorong penertiban aset Pemda terutama tanah;
  3. Koneksi host to host untuk BPHTB sehingga pencatatan penerimaan dilakukan secara elektronik;
  4. Penggunaan Data Bersama Zonasi Nilai Tanah dalam konteks optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten.

Dalam sambutannya Bupati Brebes atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes berterima kasih kepada Kantor Pertanahan ATR / BPN Kabupaten Brebes yang telah memfasilitasi kegiatan Persertifikatan tanah, penanganan permasalahan aset tanah dan pengintegrasian data pertanahan dengan perpajakan daerah serta pemanfaatan zona nilai tanah, diharapkan mampu membangun sinergitas percepatan pemberian kepastian hukum, dan perlindungan hukum hak atas tanah secara pasti atas tanah milik Pemkab Brebes, serta mengoptimalkan pendapatan daerah dengan cara mengimplementasikan Host to Host, dan PBB-BPHTB.

Melalui kerjasama host to host untuk BPHTB , diharapkan seluruh pencatatan penerimaan akan dilakukan secara elektronik. Demikian juga dengan kerjasama penggunaan Data Bersama Zonasi Nilai Tanah, diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah  (PAD) Kabupaten Brebes. Selanjutnya MOU ini akan dilaksanakan mulai tahun 2020 ini.

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.